Protes sebagian masyarakat dengan mempersembahkan tari perut untuk anggota DPR yang hobi foya-foya ke luar negeri di depan gedung MPR/DPR |
PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Berlin melakukan tindakan yang mereka sebut 'Investigasi' mengenai aktivitas anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI di Jerman yang 'katanya' bertujuan untuk study banding mengenai keinsinyuran. Namun, aksi investigasi mahasiswa PPI Berlin yang menguntit anggota DPR di Jerman ternyata menemukan fakta yang mengecewakan.
Anggota DPR yang memakai uang negara dalam setiap kunjungan kerjanya tersebut untuk mengurusi kunjungan kerja masalah keinsinyuran ke Jerman kemarin menghabiskan dana sekitar Rp2,3 Miliar. Lalu, tujuan dari para wakil rakyat ini yaitu tentang pembuatan RUU keinsinyuran, tapi malah mendatangi DIN (Deutsches Institut für Nörmung). DIN sendiri tidak mengurusi masalah keinsinyuran dan sebagainya, tapi lebih mengenai standarisasi produk di Jerman. Lagipula, DIN bukanlah lembaga pemerintah resmi, sehingga bisa dikatakan kunjungan wakil rakyat tersebut hanya menghamburkan dana saja.
Lalu, pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari para wakil rakyat ini kepada DIN pun sebenarnya bisa didapatkan dengan berpetualang di dunia maya saja. Jelas bila mencari jawaban dengan berpetualang di dunia maya tidak akan mengeluarkan biaya sampai Rp2,3 Milliar. Bila ada pertanyaan yang khusus pun bisa juga mengirim email ke pihak terkait mengenai hal yang ditanyakan. Apakah wakil rakyat Indonesia ini masih 'Gaptek' (Gagap Teknologi) atau 'Udik'? kayaknya mereka gatal sekali ingin merasakan naik pesawat dan berbelanja di luar negeri.
Kalaupun benar-benar genting harus kunjungan keluar negeri, apakah perlu mereka berbondong-bondong hingga belasan orang? Kenapa tidak hanya dua atau tiga orang saja. Toh pesan yang sampai tidak akan berubah bila hanya dilakukan oleh dua sampai tiga orang kan? ya mungkin mereka benar-benar gatal untuk merasakan udara di luar negeri. Biar tidak seperti ini mungkin nanti indikator untuk jadi anggota DPR adalah 'tidak udik'
Marzuki Ali, Ketua DPR mengatakan tindakan para PPI tersebut layaknya seperti pencuri. Ketika melihat berita tersebut di Tempo.co saya ingin tertawa terbahak-bahak. Kok 'maling teriak maling' begini, yang menggunakan uang rakyat buat hal tidak penting siapa yang dibilang maling siapa. Mungkin di gedung nusantara tak ada cermin yang bisa membuat para anggota dewan sekaligus juga Marzuki Ali sedikit bercermin agar bisa melihat siapa sih diri mereka sebenarnya. Mungkin saja ketika bercermi mereka bisa melihat bahwa diri mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang haus akan kenikmatan jabatan dan sebagainya.
Pernyataan saya memang terlalu mengeneralisir keseluruhan anggota DPR. Mungkin saja masih ada anggota DPR yang bekerja dengan sungguh-sungguh tapi tidak memanfaatkan uang rakyat. Tapi, ya yang terlihat dari kulit luar adalah anggota DPR yang tindakannya konyol-konyol dari nonton video 'Bokep' lagi sidang, bercanda hal yang konyol lagi sidang (saat sidang BBM, DPR fraksi Golkar selalu berteriak, "Suara Golkar Suara Rakyat" dan Marzuki Ali meledek PKS dengan menjabarkan singkatannya menjadi Partai Keadilan Sejahtera), dan hal-hal negatif lainnya.
Jadi, jangan salahkan masyarakat bila mereka menganggap anggota DPR adalah sampah yang duduk di jabatan mewah. Karena mereka sendiri dominan aktivitasnya memang konyol-konyol.
Saya pun membayangkan, andai saja dana Rp2,3 Miliar itu tidak digunakan untuk kunjungan kerja yang tidak penting ke Jerman tapi dialokasikan buat timnas sepakbola Indonesia yang akan bertanding di Malaysia untuk Piala AFF 2012. Pasti uangnya bisa lebih berguna, setidaknya tidak terbuang sia-sia.
Saya sering melihat tayangan TV PARLEMEN, anggota DEWAN YANG KATANYA TERHORMAT itu selalu berkoar KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
BalasHapusIya itu memang wajib dan harus sesuai UUD 1945 PASAL 34, tetapi bagaimana mau menegakkan keadilan sosial kalau UANG RAKYAT PEMBAYAR PAJAK, dikorupsi,dicuri terus-menerus oleh para BAJINGAN berkedok "PAHLAWAN RAKYAT MISKIN"
Sadar nggak ketika mereka membahas APBN/APBD ? Justru "WAKIL RAKYAT" inilah faktor utama penghambat TEGAKNYA KEADILAN SOSIAL.
Kalau negara ini ingin segera berubah kuncinya ada di SENAYAN.
1.Pilih anggota dewan yang benar-2 ingin membuat UU PEMBUKTIAN TERBALIK atas asal usul harta pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif, semua PNS dan TNI/POLRI.
2.HUKUMAN MATI bagi koruptor.
3.STOP memilih orang-2 yg : bermulut besar,berkoar bak pahlawan kesiangan, berpipi gembul,para preman berbaju anggota dewan
4.Carilah negarawan bukan petualang politisi busuk yang JAGO BERPIDATO DAN BER-RETORIKA
Saya menulis bukan karena kebencian tetapi karena fakta, saya ingin negara kita ini sejejar dengan bangsa-2 lain BUKAN cuma bisa meratap dan iri hati dengan keberhasilan negara lain.