Ketika media mengangkat isu bahwa subsidi BBM akan dibatasi atau dihentikan dengan berbagai alasan tertentu. Para pengamat pun mengutarakan pendapat dan solusi terbaik dari subjektif masing-masing. Sementara yan berhembus, pemerintah akan membuat kebijakan tidak ada BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat pribadi.
Di lapangan, pemerintah merencanakan membuat dua jalur untuk BBM jenis Premium, satu jalur untuk yang bersubsidi dikhususkan kepada kendaraan umum dan sepada motor. Sementara, jalur yang non-bersubsidi untuk kendaraan pribadi roda empat. Selain itu, untuk BBM jenis Premium yang non subsidi rencananya, kandungan dicampur sehingga oktannya menjadi 90 dari 88. Mungkin akan mengingatkan kita jenis BBM Premix yang sempat hadir di masa lalu.
Namun, bila kebijakan tersebut dijalankan di kota-kota besar di Indonesia, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengguna kendaraan pribadi kelas menengah akan memilih menggunakan sepeda motor. Sehingga, lonjakan jumlah kendaraan bermotor roda dua akan meningkat cukup drastis. Hasilnya, kemacetan di kota besar bertambah, kuota BBM bersubdisidi pun habis sia-sia.
Mungkin, untuk di daerah terpencil tidak terlalu bermasalah karena penggunaan roda dua pun dibutuhkan apalagi di daerah yang sedikit sekali penghubung untuk satu wilayah ke wilayah lain. Karena itu, mungkin diperlukan kebijakan khusus untuk wilayah kota-kota besar dalam penggunaan BBM Bersubsidi. Agar tidak berdampak ke hal lainnya, seperti peningkatan kemacetan akibat jumlah kendaraan roda dua yang bertambah.
Kartu BBM Bersubsidi bisa menjadi salah satu solusi untuk membuat BBM Bersubsidi digunakan untuk mereka yang membutuhkan dalam kepentingan usaha kecil-menengah atau pekerjaan (seperti supir angkutan umum). Kartu BBM Bersubsidi ini bukan memberikan BBM Subsidi gratis kepada yang membutuhkan, tapi menjadi identitas untuk bisa menggunakan BBM Bersubsidi.
Namun, tidak serta merta mereka yang memiliki BBM bersubsidi bisa sepuasnya menggunakan kartu ini, jadi agar bisa jelas pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi. Setiap pemilik kartu BBM Bersubsidi ini hanya punya kesempatan mengisi bahan bakar selama 15 kali dalam sebulan. Jadi, sistemnya nanti kartu ini ada barcode-nya yang di-scan pada mesin pom bensin yang membuat ia bisa mengisi bahan bakar bersubsidi. Bila kuota habis, berarti suka tidak suka si pemilik kartu harus mengisi BBM yang tidak bersubsidi. (Terinspirasi dari jatah makan saat penulis magang Media Indonesia)
Dengan pembatasan hanya 15 kali selama sebulan bisa mengisi BBM Bersubsidi, setidaknya pemerintah bisa mengira penggunaan BBM Bersubsidi berapa banyak dari pemilik kartu selama sebulan dengan ambil angka terbesarnya yaitu satu tanki penuh motor dan mobil.
Lalu, untuk mendapatkan kartu BBM Bersubsidi ini, bukan masyarakat yang mendaftar, tapi petugas kelurahan yang door to door untuk melihat setiap masyarakat di wilayahnya sepantas apakah menerima BBM Bersubsidi dengan indikator yang di buat seperti, pemilik usaha kecil menengah dan supir angkot. Sehingga tidak terjadi pemberian ke orang yang tidak membutuhkan. Lalu, satu keluarga hanya bisa memiliki satu kartu saja.
Keuntungan dari penggunaan Kartu BBM Bersubsidi ini yang berdasarkan prediksi penulis adalah menurunya jumlah penggunaan kendaraan pribadi dari kelas menengah, sehingga kemacetan bisa terurai. Kemudian, anak sekolah pun bisa lebih memilih transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Karena, anak sekolah yang menggunakan kendaraan pribadi adalah salah satu celah penghabisan kuota BBM Bersubsidi sia-sia, karena lebih banyak digunakan untuk bersenang-senang yang bukan merupakan kebutuhan primer, lagipula anak sekolah belum punya SIM juga jadi mereka harus kembali ke habitatnya dengan naik angkot atau sepeda. Lalu, BBM Bersubsidi bisa cukup jelas ditentukan kuotanya dan pastinya kuota berkurang dari sebelumnya yang bisa jadi penghematan pengeluaran negara.
Namun, untuk itu, kota-kota besar juga harus menunjangnya dengan memberikan pelayanan fasilitas transportasi umum yang memadai. Karena, bila warga pengguna kendaraan pribadi dari kelas menengah ke bawah memilih menggunakan transportasi umum. Maka, akan ada lonjakan penumpang yang signifikan, hal ini yang harus diperhatikan.
Selain itu, pengawasan dari pihak pemerintah kota yang menerapkan sistem ini harus ketat, jangan sampai ada main mata yang menyebabkan adanya orang-orang yang tidak terlalu membutuhkan malah mendapatkan kartu ini. Selain itu, diawasi juga, takutnya ada oknum yang malah menjual BBM Bersubsidi ini dengan kartu tersebut. Karena itu pelarangan mengisi BBM dengan Dirigen atau semacamnya harus dipertegas dan ketatkan lagi.
Komentar
Posting Komentar