Kartu Jakarta Sehat (KJS) menjadi bahasan rutin selama beberapa hari kebelakang, setelah anggota DPRD Pemprov DKI Jakarta sibuk ramai ingin interpelasi sampai ada yang berbicara ingin mengumpulkan tanda tangan angota legislatif DKI Jakarta untuk menurunkan gurbenur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Kehadiran INA CBG's (Indonesia Case Base Groups) yang dimulai pada awal April kemarin. Hingga menyebabkan 16 rumah sakit yang menyatakan diri akan mundur dari KJS. Hal tersebutlah yang membuat DPRD Pemprov DKI Jakarta berteriak-teriak seolah ini masalah besar sekali.
Berbicara INA CBG's ini, di Kompas.com 29 Mei 2013, Dien Emawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan bahwa sistem paket pembayaran ini membayar pihak rumah sakit dengan jenis penyakit yang di derita pasien. SIstem ini pun, konon katanya lebih mudah dikontrol daripada sistem sebelumnya. Dalam sistem ini, pelayanan terhadap pasien KJS sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang merata keseluruh pasien. Sehingga, menurut Dien, rumah sakit tidak hanya memikirkan keuntungan semata.
Pelayanan bagi pasien jaminan kesehatan dari pemerintah sendiri terdengar kabar tidak mendapatkan pelayanan yang sama dengan pasien biasa. Kata beberapa pasien, mereka tak mendapatkan senyum dan keramahan lainnya seperti pasien biasa. Belum lagi terkadang mendapatkan pelayanan yang buruk dari pihak rumah sakit atau puskesmas. Karena itu, sistem INA CBG's ingin menyamaratakan pelayanan.
Namun, petugas medis pun bukan tanpa alasan tak ramah kepada pasien jaminan kesehatan dari pemerintah. Beberapa petugas medis mengatakan, KJS menyebabkan jumlah pasien meningkat, sehingga jam kerja mereka pun bertambah.
"Belum lagi beberapa pasien KJS yang datang ke rumah sakit dengan penyakit yang tidak jelas, seperti bersin-bersin dan penyakit yang akhirnya pihak medis hanya memberikan vitamin saja, karena memang tak mengalami sakit yang harus diobati," ujar salah petugas medis DKI Jakarta yang sempat mengurusi pasien KJS.
Kemudian, jam kerja tenaga medis yang bertambah dengan tenaga medis yang kurang, membuat pihak rumah sakit harus menyediakan tunjangan lembur untuk para tenaga medisnya. Walaupun hal tersebut kembali ke kebijakan rumah sakitnya. Sehingga banyak pekerja medis yang kontra akibat kerja mereka bertambah tapi kesejahteraan tidak. Namun, hal ini sebenarnya harus ditanggapi pekerja medis dengan sabar, mungkin karena awal-awal hadirnya KJS jadi banyak warga menengah ke bawah yang ingin mencoba walaupun tidak sakit yang harus diobati. Mungkin bahasa abstraknya, anggaplah ini amal bagi para pekerja medis.
Namun, membludaknya pasien KJS sendiri diakibatkan oleh sanitasi lingkungan Jakarta yang buruk. Belum lagi polusi dengan adanya jutaan kendaraan yang lalu lalang setiap harinya di ibukota. Jadi, warga ibukota rentan terkena berbagai penyakit dari ringan sampai berat karena melihat hal tersebut.
Pihak pemprov selain menyediakan KJS, juga segera melakukan pembenahan terhadap sanitas Ibukota Indonesia yang cukup buruk ini. Pertama hal mudah sebenarnya membatasi jumlah kendaraan pribadi yang melintas di Jakarta lewat tahun kendaraan. Selain mengurangi polusi, juga bisa mengurai kemacetan dan pengurangan penggunaan BBM bersubsidi.
Kedua, mungkin bisa beri sanksi tegas terhadap warga yang kerap membuang sampah sembarangan. Walaupun katanya sekarang sudah ada sanksi, tapi perda serupa sudah ada sejak lama namun tetap tak dijalankan. Lagipula mungkin tak tertulis siapa yang bertugas memberi sanksi untuk para pelaku pembuang sampah sembarang tersebut.
Persempit ruang merokok untuk warga Jakarta, bila ada yang melanggar berikan sanksi tegas berupa hukuman penjara atau sejumlah denda yang cukup besar. Namun, kembali bingung, siapa nantinya yang akan memberikan sanksinya. Mungkin untuk menghukum orang yang merokok sembarangan bisa buat pasukan penghukum perokok sembarangan yang siap sedia di sudut dan tengah kota untuk menghukum para perokok sembarangan.
Kemudian, perbanyak ruang terbuka hijau, merapikan tepi sungai agar lebih indah dan bisa menjadi salah satu objek wisata. Lalu, perbaiki sistem pembuangan sampah akhir yang terkadang masih berantakan dan warga yang tinggal disekitar daerah tersebut pun juga terancam kesehatannya.
Namun, jelas, semua hal tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan membalikkan telapak tangan, butuh waktu dan dukungan dari masyarakat dan para legislatif. Bila sanitasi sudah baik, polusi berkurang, pada nantinya pasien KJS juga tidak se-ngebludak sekarang seperti kata beberapa tim medis tersebut.
Komentar
Posting Komentar